TANGERANG SELATAN, 11 November 2026 — MAARIF Institute bekerja sama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar diskusi publik MAARIF House edisi ke-14. Diskusi bertajuk “Warisan Intelektual Buya Hamka dan Buya Syafii Maarif tentang Perang, Perdamaian, dan Etika Kemanusiaan” ini berlangsung di Auditorium Kasman Singodimedjo, FISIP UMJ, Tangerang Selatan.
Kegiatan yang dihadiri 125 peserta dari berbagai kalangan ini menyoroti relevansi pemikiran dua tokoh besar Indonesia dalam merespons konflik global saat ini. Dalam pandangan Islam, perang bukanlah tujuan utama, melainkan pengecualian ketat yang wajib menjunjung tinggi kemanusiaan—sejalan dengan maqashid al-syari’ah dan Hukum Humaniter Internasional (HHI).
Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo, menegaskan pesan utama pemikiran Buya Syafii Maarif mengenai esensi perdamaian universal.
“Buya Syafii menekankan bahwa perdamaian adalah kerinduan abadi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu kelompok atau umat Islam saja. Perdamaian harus diwujudkan sesuai dengan amanat konstitusi dan ajaran semua agama, karena hak kemerdekaan adalah milik seluruh umat manusia,” ujar Andar.
Sementara itu, Wakil Kepala Delegasi ICRC Jakarta, Christian Donny Putranto menekankan bahwa diskusi semacam ini dapat memperdalam pemahaman kita tentang dimensi etika dan hukum terkait pelindungan kemanusiaan saat peperangan masa kini, termasuk kian kompleksnya kebutuhan kemanusiaan di wilayah peperangan. “Kami meyakini bahwa para cendekiawan, akademisi, dan tokoh agama yang mendalami hukum serta tradisi keagamaan memiliki posisi yang khas dan penting untuk menyumbangkan perspektif yang reflektif berlandaskan nilai-nilai dan kedalaman keilmuan mereka,” tegasnya.
Dari sudut pandang hukum kemanusiaan dan studi Al-Qur’an, Manajer Program Urusan Global ICRC, Novriantoni Kaharudin, mengulas keselarasan antara prinsip HHI dan penafsiran Buya Hamka atas sejumlah ayat Al-Qur’an. Ia menekankan pentingnya pembatasan perang dan perlindungan non-kombatan sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 190, “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan kalian melampaui batas.”Prinsip ini juga diperkuat oleh QS. Al-Baqarah: 194 yang mengatur asas kesetimpalan (proportionality) dalam merespons serangan.
Lebih lanjut, Novriantoni menjelaskan bahwa Islam memandang perang sebagai opsi terakhir (last resort) dan dapat dibenarkan demi membela kaum yang tertindas (mustadhafin), sejalan dengan QS. An-Nisa: 75 mengenai seruan membela orang-orang lemah—baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang terzalimi. Selain itu, ia juga mengutip QS. Al-Ahzab: 9 yang menggambarkan situasi ketegangan psikologis serta pentingnya ikhtiar perlindungan dalam pertempuran Perang Khandaq. Menurutnya, seluruh ayat ini menegaskan pentingnya pembedaan tegas (distinction) antara kombatan dan warga sipil dalam situasi konflik.
Sementara itu, Debbie Affianty, dari LPPA PP ‘Aisyiyah sekaligus Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UMJ, menggarisbawahi dampak gender dan kerentanan dalam peperangan. Menurutnya, perempuan dan anak-anak kerap menjadi kelompok yang paling menderita akibat dampak perang, namun perspektif perlindungan terhadap mereka masih sering terabaikan.
Dari sisi analisis politik, Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UMJ, Ali Noer Zaman, mengapresiasi keberadaan hukum perang internasional yang terbukti meminimalisasi dampak kehancuran bagi warga sipil. Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum internasional di lapangan tetap perlu terus dilakukan.
